JUSTIFIKASI: Sebuah Pembenaran Menambah Syarat

Regulasi pengadaan barang/jasa saat ini bukan disusun oleh orang yang hanya lulus sertifikasi versi Kepres 80/2003. Perpres 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya disusun oleh para ahli yang berkompeten di bidangnya dari berbagai keahlian dengan deretan gelar akademik maupun gelar profesi, bukan hanya dalam negeri, bahkan bersertifikat pengadaan barang/jasa internasional.

Perpres 16/2018 tentunya juga bukan kitab suci yang sakral, yang bebas dari celah dan pertentangan. Namun untuk melihat sebuah celah, dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk memastikan bahwa celah itu perlu ditutup dengan perubahan regulasi ataukah mungkin memang sengaja diberi ruang untuk berkreasi atas dasar kesadaran bahwa akan banyak dinamika di tengah masyarakat yang perlu diakomodasi dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaan Perpres 12 Tahun 2021 beberapa kali ditegaskan bahwa dalam menentukan persyaratan kualifikasi Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. Pada bagian yang lain disebutkan:

"Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya dilarang menambah persyaratan. Prinsip ini tentu beralasan bahwa peraturan yang sudah disusun sedemikian rupa dalam proses yang panjang melalui beberapa kali pergantian dan perubahan kiranya sudah mencakup keselurahan yang diperlukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Dengan demikian, penambahan persyaratan tidak diperlukan lagi. Hal ini ditegaskan dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun -sekali lagi-, regulasi pengadaan barang/jasa bukanlah kitab suci sehingga masih diberikan ruang untuk menambah persyaratan dengan syarat tertentu pula. Berdasarkan ketentuan penambahan persyaratan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang telah dikutip di atas, maka dapat diuraikan ketentuan penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh  pihak yang berkompeten di bidangnya,
2. Ada teknis output pekerjaan yang hanya dapat dicapai dengan menambahkan syarat,
3. Tidak diskrimnatif,
4. Objektif,
5. Tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan,
6. Tidak bertentangan dengan etika pengadaan, dan
7. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang manakah dimaksud syarat tambahan? Bagi yang sudah menekuni pengadaan barang/jasa, masalah ini sudah tidak menjadi hal yang diperselisihkan. Secara umum, persyaratan pemilihan penyedia barang/jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Syarat kualifikasi, yang teridiri atas:

1. Syarat kualifikasi administrasi/legalitas; dan
2. Syarat kualifikasi teknis.

B. Syarat teknis

Untuk lebih mendetail, dapat dilihat pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Pada bagian latar belakang Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 disebutkan:

"Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, serta adanya Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota yang mengatur penambahan persyaratan penyedia, yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha. Memperhatikan permasalahan di atas, maka perlu menegaskan kembali larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."

Surat Edaran ini bukanlah peraturan di luar Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, tetapi sebuah peringatan. LKPP menyadari bahwa di samping faktor ketidakpahaman, ada pula faktor lain berupa 'niat-niat terselubung'  di balik penambahan persyaratan. Untuk mencegah kedua faktor 'menyimpang' tersebut, maka Surat Edaran itu dikeluarkan dengan maksud:

"...memberi penegasan terkait larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif."

Mengingat masih adanya peluang menambah syarat pemilihan penyedia barang/jasa, maka dalam surat edaran tersebut diberikan 'jalan aman' yang perlu ditempuh untuk menambah syarat sebagai berikut:

1. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.
2. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.
3. Penambahan persyaratan sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan.

Karena sangat berhati-hatinya, maka aturan yang dapat dijadikan dasar hanyalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Tidak dengan peraturan di bawahnya. Jika tidak diatur dalam  Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka 'jalan aman' yang dapat ditempuh adalah membuat kajian atau justifikasi oleh pihak yang berkompeten di bidangnya. 

Isyarat yang harus ditangkap di sini adalah mengapa untuk peraturan selain atau di bawah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden tidak diperkenankan, tetapi boleh berdasarkan kajian atau justifikasi? Ini tentu peringatan bagi yang ingin membuat kajian atau justifikasi bahwa kajian tersebut tidak bisa 'asal jadi'. Kajian harus dibuat sesuai dengan metode ilmiah. Kajian merupakan kegiatan mengkaji suatu permasalahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia, mengkaji berarti: belajar, mempelajari,  memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dsb), menguji, menelaah. Sedangkan kajian adalah hasil mengkaji. Dengan demikian, sebuah kajian untuk dapat dijadikan dasar menambah syarat pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi kaidah tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, kata justfikasi ditemukan dalam artikel kebenaran dan izin. Dalam artikel kebenaran, kata justifikasi bertalian dalam lema pembenaran: isbat, justifikasi, konfirmasi, legalisasi, legitimasi, penegasan, peneguhan, pengesahan, pengukuhan, penyungguhan, tasdik, testimoni, validasi. Sedangkan dalam artikel izin, kata justifikasi bertalian dalam lema penegasan: akreditasi, justifikasi, konfirmasi, legalisasi, penahkikan, pembuktian, pengabsahan, penandatanganan, penyahihan, penyempurnaan, peyakinan; penegasan, pengakuan, penyungguhan, testimoni. Kata tesaurus berasal dari kata thēsauros, bahasa Yunani yang bermakna 'khazanah'. Tesaurus memuat kata atau sekelompok kata yang saling bertalian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoensia, justifikasi berarti: putusan (alasan, pertimbangan) berdasarkan hati nurani. Sedangkan menurut istilah, arti justifikasi adalah:

• Justifikasi adalah menyediakan dasar, bukti, dan penalaran untuk meyakinkan orang lain (atau mengajak diri sendiri) bahwa suatu klaim atau pembenaran adalah benar (Thomas, 1973).
• Justifikasi adalah argumen yang mendemonstrasikan kebenaran dari sebuah klaim yang menggunakan pernyataan yang telah diterima sebelumnya dan bentuk matematis dari penalaran (Sarumaha).
• Justifikasi adalah pembuktian atau proses untuk menyodorkan fakta yang mendukung hipotesis atau proposisi (Keraf). (sumber: kumparan.com)

Setelah mendaptkan persepsi makna dari sebuah kajian atau justifikasi, maka perlu diperhatikan pokok-pokok yang harus dimuat dalam kajian atau justifikasi untuk menambah syarat pemilihan penyedia barang/jasa di antaranya:

1. Kajian atau justifikasi harus disusun oleh pihak yang berkompeten di bidangnya;

2. Kajian atau justifikasi harus merumuskan teknis output pekerjaan yang akan dicapai. Harus dipastikan bahwa teknis output pekerjaan tersebut hanya dapat dicapai dengan menambahkan syarat. Jika teknis output tersebut dapat dicapai dengan syarat yang sudah ada, maka menambahkan syarat adalah tindakan sia-sia;

3. Kajian atau justifikasi harus membuktikan bahwa syarat tambahan tidak diskriminatif. Bukti harus didukung dengan data, referensi dan argumen yang ilmiah;

4. Kajian atau justifikasi harus menunjukkan objektifitas syarat tambahan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi;

5. Kajian atau justifikasi harus menunjukkan bahwa syarat tambahan tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 6 yaitu: 

a. efisian, 

b. efektif, 

c. trasparan, 

d. terbuka, 

e. bersaing,

f. adil, dan 

g. akuntabel

6. Kajian atau justifikasi harus menunjukkan bahwa syarat tambahan tidak bertentangan dengan etika pengadaan. Etika pengadaan yang dimaksud adalah sebagaimana diuraikan dalam Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 7 yaitu: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

7. Kajian atau justifikasi harus membuktikan bahwa syarat tambahan  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebuah kajian tidak cukup hanya berdasarkan anggapan atau hipotesa belaka, tapi harus lengkap metodologinya hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu diingat bahwa kajian atau justifikasi untuk menambahkan syarat disepadankan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden. Dengan demikian, pikir-pikir lagi deh klo mau bikin tambahan syarat😆

SALAHNYA POKJA

Saya jadi teringat judul buku "Salahnya Kodok" anggitan Mohammad Fauzil Adhim. Buku yang saya beli lebih dari satu atau hampir dua dasawarsa silam ini entah sekarang di mana rimbanya, mungkin hancur setelah beberapa kali permukiman kami disambangi banjir. Namun judulnya yang unik masih menyisakan seberkas memori tentang mengapa 'Salahnya Kodok' dipilih menjadi judul. Buku yang membahas pengasuhan anak ini minyitir kebiasaan sebagian orang tua untuk menyalahkan apa saja di sekitarnya atau apa yang terlintas di pikirannya untuk menenangkan (boleh dibaca: menyenangkan) anaknya ketika ada sesuatu menimpanya. Misalnya anak yang sedang belajar berjalan tiba-tiba terjatuh dan pada saat yang sama Si Ibu yang menjaganya melihat ada seekor kambing hitam merumput di halaman, maka Si Ibu spontan bereaksi menyalahkan kambing hitam. Si Anak yang belum mahir melogikakan hubungan kausalnya menerima begitu saja dan efektif membuatnya tenang. Oleh Mohammad Fauzil Adhim, ia memilih kodok sebagai simbol yang dapat disalahkan tanpa alasan dan tanpa protes.

Akan halnya dengan aktivitas Pokja Pemilihan, di sini akan dikisahkan beberapa cerita rekaan yang akan menunjukkan bagaimana pengaruh masa kecil yang tertanam kuat di alam bawah sadar, ternyata kelak menjadi trik pembenaran suatu kesalahan atau menyalahkan sesuatu yang benar lantas dianggap sesuatu yang lumrah tanpa perlu dipertanyakan. Agar terkesan memperlihatkan kedewasaan berpikir, maka trik tersebut diberi kesan logis dengan memberikan sistem penjelas dengan sedikit gaya retorik.  

Salahnya Pokja Tidak Melakukan Klarifikasi

Baiklah. Cerita kita mulai dari kisah Pokja Pemilihan yang turut terpanggil oleh aparat penegak hukum dalam suatu kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh peserta untuk memenuhi syarat dokumen penawaran dalam suatu tender. Pemalsuan yang kemudian diketahui setelah berjalannya pelaksanaan kontrak tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum. Pokja Pemilihan yang dianggap sebagai pihak terkait dengan adanya kontrak tersebut dipanggil untuk memberi keterangan. Dalam pemberian keterangan tersebut, sangat jelas pertanyaaan aparat penegak hukum hendak menggiring kasus tersebut sebagai SALAHNYA POKJA. Alasannya sederhana. Pokja Pemilihan dianggap lalai melaksanakan tugasnya karena tidak melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenaran data atau dokumen penawaran yang disampaikan peserta tender yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan telah berkontrak. Bukan hanya dari aparat penegak hukum, pihak lain pun turut berkomentar bahwa memang SALAHNYA POKJA karena menurutnya cukup jelas terlihat atau sangat kuat dugaan bahwa dokumen penawaran peserta tender meragukan. Sayangnya, komentar tersebut diberikan setelah mengetahui adanya laporan atau santernya kabar pemalsuan dokumen. Memang dalam masa evaluasi penawaran hanya Pokja Pemilihan yang menangani tender tersebut yang berhak membuka dan mengevaluasi penawaran sehingga tentu tidak ada wewenang yang berkomentar tersebut untuk melihat dokomen penawaran tersbut lebih dini. Namun andaikan mereka pada saat itu bertugas sebagai Pokja Pemilihan pada tender tersebut, apakah bisa memastikan dapat melihat atau menyadari adanya hal yang meragukan pada saat evaluasi? Maka saya hanya akan percaya jika waktu dapat diputar kembali dengan menghapus segala memori saat ini dan bertukar posisi sebagai Pokja Pemilihan pada tender tersebut. Jika tidak, saya hanya melihatnya sebagai kesombongan mempertuhankan diri yang dapat memastikan segala sesuatu. 

Dalam batas yang dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh peserta tender. Namun untuk melakukan klarifikasi, Pokja Pemilihan terlebih dahulu sudah mendapatkan sinyal yang menjadi alasan untuk melakukan klarifikasi. Sinyal yang dimaksud adalah ketika Pokja Pemilihan melihat adanya sesuatu yang meragukan pada data atau dokumen penawaran peserta tender. Sayangnya, sensor untk menangkap sinyal tersebut berbeda tingkat sensitifitasnya bagi setiap personel Pokja Pemilihan. Sensifitas sensor tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kecakapan dan tentu saja kejelian dan kecermatan melakukan evaluasi. Tentu tidak dapat diabaikan faktor psikologis. Jika sinyalnya cukup kuat, misalnya sesatu yang meragukan tersebut dengan gamblang dapat dilihat, maka dengan mudah dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang meragukan. Adanya perbedaan tingkat sensitifitas sensor tersebut dapat menjadi celah bagi pihak lain yang kemudian dapat melihat atau menyadari adanya sesuatu yang meragukan untuk menyatakan bahwa SALAHNYA POKJA tidak melakukan klarifikasi. 

Apakah tidak boleh melakukan klarifikasi ketika Pokja Pemilihan tidak menangkap adanya sinyal tersebut? Tentu saja boleh. Itu adalah hak 'prerogatif' Pokja Pemilihan. Bahkan Pokja Pemilihan boleh saja menggunakan subyektifitas untuk meragukan sesuatu dalam dokumen penawaran peserta tender. Krena subyektif, maka perlu dibuktikan dengan klarifikasi. Ketika Pokja Pemilihan menggunakan haknya untuk mengklarifikasi, maka kewajiban bagi peserta tender untuk menanggapi. Jika peserta tidak merespon permintaaan klarifikasi oleh Pokja Pemilihan, maka konseukensinya cukup jelas dinyatakan dalam Dokumen Pemilihan bahwa peserta tender tersebut dinyatakan gugur, kecuali klarifikasi ketimpangan harga satuan. Jika klarifikasi dilakukan ke pihak lain yang terkait dengan data atau dokumen penawaran, pihak lain tersebut memiliki hak untuk menolak atau tidak menanggapi. Tetapi penolakan atau pengabaian tersebut menjadi alasan yang cukup bagi Pokja Pemilihan untuk menyatakan bahwa data atau dokumen tidak dapat diklarifikasi. Konsekuensinya adalah Pokja Pemilihan dapat menyatakan peserta tender tersebut gugur. Mengapa dapat? Apakah salah jika dinyatakan lulus dengan alasan bahwa Pokja Pemilihan tidak mendapat jawaban klarifikasi benar atau tidak dokumen tersebut? Tidak salah, tetapi ada juga konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ketika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa dokumen tersebut tidak benar atau palsu, maka siapa pun termasuk aparat penegak hukum akan beranggapan bahwa itu adalah SALAHNYA POKJA yang meluluskan penawaran dari peserta tender yang tidak dapat diklarifikasi. Mengapa dapat dinyatakan lulus, tetapi dapat pula dinyatakan gugur? Bagi Pokja Pemilihan, dasar untuk menyatakan lulus adalah pernyataan yang sudah disetujui oleh peserta tender dalam Dokumen Pemilihan bahwa data atau dokumen yang disampaikan dalam penawaran adalah benar. Dasar ini pulalah yang menjadi pegangan sehingga klarifikasi bersifat tidak wajib.

Salahnya Pokja Kurang Cermat Mereviu Dokumen Persiapan

Di kisah yang lain, ada Pejabat Penandatangan Kontrak yang keliru melakukan adandum kontrak. Pasalnya Pejabat Penandatangan Kontrak tersebut melakukan perubahan jenis kontrak dari kontrak lumsum menjadi kontrak harga satuan. Celakanya, Pejabat Penandatangan Kontrak tidak mengetahui bahwa jenis kontrak termasuk salah satu yang dikompetisikan pada tahap pemilihan sehingga tidak boleh diubah setelah berkontrak. Setelah mendapatkan informasi mengenai tidak boleh diubahnya jenis kontrak dalam adendum kontrak, maka dilakukanlah pembahasan mengenai masalah tersebut. Entah bagaimana kelanjutan kisahnya, namun kekeliruan Pejabat Penandatangan Kontrak dengan sangat mudah dilemparkan sebagai SALAHNYA POKJA. Bagaimana bisa? Karena Pokja Pemilihan kurang cermat melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan yang disampaikan oleh PPK. 

Pokja Pemilihan dituntut memahami segala sesuatu terkait pengadaan barang/jasa mulai dari tahap identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Itulah sebabnya Perpres 12 Tahun 2021 dalam batas tertentu mengamanatkan bahwa tugas sebagai Pokja Pemilihan wajib dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kompetensi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa meliputi semua tahap pengadaan barang/jasa. Manusia Super ini 'dituntut tidak boleh keliru' karena jika ada masalah dalam pengadaan barang/jasa, maka Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaaan yang paling mudah disalahkan.

Mereviu dokumen persiapan pengadaan adalah tugas Pokja Pemilihan. Saat mereviu, Pokja Pemilihan dapat mengusulkan perubahan atau perbaikan jika menemukan ada yang kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Meskipun sudah melalui tahap reviu oleh Pokja Pemilihan, tanggung jawab sepenuhnya tetap pada PPK terhadap apa yang tertuang dalam dokumen persiapan pengadaan. Apa akibatnya jika usulan perubahan dari Pokja Pemilihan ternyata kemudian malah yang keliru atau tidak sesuai ketentuan? Tidak ada kewajiban bagi PPK untuk menerima usulan Pokja Pemilihan. Jika usulan perubahan oleh Pokja Pemilihan diterima lalu dituangkan oleh PPK dalam revisi dokumen persiapan pengadaan, maka dokumen teresebut tetap menjadi tanggung jawab PPK. Walaupun kemudian ketika ternyata usulan tersebut keliru, maka sangat mudah bagi PPK untuk menyatakan bahwa itu adalah SALAHNYA POKJA.

Salahnya Pokja Memilih Penyedia Barang/Jasa tidak Becus

Pada suatu kontrak pengadaan barang/jasa, penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang berujung pada pemutusan kontrak. Penyedia yang ketika mengikuti tender sudah dinyatakan memenuhi persyaratan secara administratif. Dua diantara syarat tender tersebut adalah kemampuan finansial dan dukungan dari penyuplai material. Dua syarat ini pulalah yang kemudian tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dalam tahap pelaksanaan sehinggga pekerjaan menyisakan berbagai masalah. Macetnya proyek ini mengundang banyak komentar, termasuk dari pihak legislatif. Tidak panjang cerita dan tidak perlu banyak diskusi, dengan mudah dapat dinyatakan bahwa salah satu sebabnya adalah SALAHNYA POKJA yang kurang kompeten memilih penyedia.

Pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sepenuhnya bersifat administratif. Syarat-syarat administratif yang diharapkan menggambarkan kemampuan kinerja penyedia tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa peserta tender yang terpilih sebagai penyedia tersebut pasti sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik. Syarat adminstratif adalah performa minimal yang harus dibarengi dengan pengendalian kontrak pada tahap pelaksanaan pekerjaan. 

Mudah Disalahkan dan Mudah Dilupakan

Menjadi yang sering dan mudah disalahkan bukan berarti alasan bagi Pokja Pemilihan mencari pembenaran atas kelalaiannya. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkan kompetensi dan bekerja sebaik-baiknya agar terhindar dari kesalahan yang fatal. Lalai bukan karena suatu kesengajaan adalah ruang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi dengan terus belajar. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai pembelaan, tetapi sebagai ajakan untuk melihat setiap masalah secara proporsional.  Bagi Pokja Pemilihan, menjadi sebagai yang paling sering dan mudah disalahkan adalah bukti besarnya tanggung jawab yang harus diimbangi dengan besarnya kompetensi, kuatnya karakter dan integritas.

Menjadi sebagai yang sering dipanggil atau diperiksa ketika ada masalah dalam pengadaan barang/jasa menuntut jiwa besar Pokja Pemilihan dan tidak pecah nyalinya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pokja Pemilihan harus menyadari bahwa aparat penegak hukum juga tengah menjalankan tugas yang mungkin saja didasari adanya kecurigaan seperti halnya Pokja Pemilihan curiga dengan hal-hal yang meragukan dalam penawaran peserta tender.

Menjadi sebagai yang sering dan mudah disalahkan menjadikan Pokja Pemilihan sebagai selebriti pengadaan barang/jasa. Gerak-geriknya senantiasa menjadi sorotan, namun bukan dari penggemar, melainkan dari kelompok 'sakit hati' yang tak siap berkompetisi. Bahkan gerak-geriknya pun menjadi incaran 'aparat nakal' untuk mendapatkan 'jatah' dan menggembungkan pundi-pundi.

Menjadi sebagai yang sering dan mudah disalahkan bukan alasan bagi Pokja Pemilihan untuk pasrah tak berdaya berada di bawah tekanan berbagai kepentingan busuk dan jahat. 

Menjadi sebagai yang sering dan mudah disalahkan pun tidak cukup menjadi alasan untuk memberi perlindungan hukum dan penghasilan memadai bagi Pokja Pemilihan. Pahit memang!😆

Menjadi sebagai yang sering dan mudah disalahkan harusnya menjadi tempaan mental bagi Pokja Pemilihan untuk lebih ikhlas, sabar dan berjiwa lapang ketika kemudian yang paling mudah dilupakan ketika hasil kerjanya berjalan lancar. Bahkan ketika ada masalah pengadaan dan Pokja Pemilihan  harus beradu argumentasi dengan aparat penegak hukum, memenuhi panggilan demi panggilan pemeriksaan yang melelahkan hingga kemudian terbukti bahwa Pokja Pemilihan telah menjalankan tugas dengan benar, maka ketika semuanya berlalu, Pokja Pemilihan pun dilupakan. Misalnya, dalam suatu peresmian pembangunan gedung yang sukses berkat jasa banyak pihak, maka diundanglah pihak-pihak tersebut untuk menghadiri seremoni gunting pita, kecuali Pokja Pemilihan😂

Dislcaimer

Tulisan ini adalah pendapat pribadi. Bukan untuk dipedomani. Jika ada khilaf-keliru di dalamnya, maka saya jamin itu bukan SALAHNYA POKJA. Jika cerita yang dimuat di dalamnya terdapat kemiripan dengan kasus atau peristiwa di sekitar Anda, maka itu hanya kebetulan dijadikan inspirasi dan tidak ada maksud menghakimi.

Sanggah Banding dan "Kode" dari KPA/PA

"Jika sudah yakin bahwa di dunia ini hanya ada dua warna: hitam dan putih, maka tak perlu berbasa-basi seolah mencari kemungkinan adanya warna lain. Karena kesimpulannya tetap dua: hitam dan putih. Itulah dahsyatnya keyakinan."

(Titah Sunyi dari dalam Toilet)

***

Meski hanya 1% (satu persen), tapi jaminan sanggah banding tetaplah nilai uang yang sampai kapan pun tak bisa dipandang barang cuma-cuma atau gratisan. Jika nilai minimal HPS pekerjaan konstruksi yang pengadaannya melalui metode tender adalah Rp200.000.000,-, maka nilai terkecil sanggah banding adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahkan dengan dua juta rupiah ini pun tidak akan ada pelaku usaha yang akan bertaruh dengan mengajukan sanggah banding sebelum yakin 100% bahwa sanggah bandingnya akan diterima oleh KPA/PA. Bagaimana dengan tender yang nilainya miliaran? Misal batas tertinggi paket tender untuk usaha kecil adalah dengan nilai pagu anggaran Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Anggaplah nilai HPS nya menedekati atau sama dengan nilai pagu anggaran tersebut, maka jika ada peserta tender menyanggah banding diperlukan jaminan sebesar Rp150.000.000,-. Hanya ada dua kemungkinan hasil dari sanggah banding: diterima atau ditolak. Jika diterima oleh KPA/PA, maka jaminan tersebut aman dan uangnya tidak akan berpindah kuasa. Namun jika ditolak, maka penyanggah banding harus terima --dengan ikhlas ataupun tidak-- memindahkuasakan uangnya ke kas negara/daerah.

Dengan hanya adanya dua kemungkinan hasil sanggah banding tersebut, maka peserta tender harus memiliki perhitungan yang matang untuk melakukan sanggah banding. Normatifnya, sanggah banding diajukan setelah memiliki dasar yang kuat sesuai peraturan yang berlaku dengan keyakinan bahwa sanggah bandingnya benar. Penyanggah harus berhitung matang karena Pokja Pemilihan yang menolak sanggahnya tentu juga sudah melakukan kajian dan pendalaman serta memperhitungkan semua kemungkinan termasuk sanggah banding bahkan pengaduan ke pihak berwenang. Jika kemudian memutuskan mengajukan sanggah banding, maka besarnya nilai jaminan bukanlah masalah dibanding dengan kebenaran yang diperjuangkan. 

Di luar jalur normatif, tentu tak dapat dicegah jika ada yang mencoba jalan lain yang penuh risiko. Namun justru sebaliknya, ada yang mengggap jalan lain ini 'lebih aman'. Aneh, kan? Berisiko tapi aman. Dianggap aman atas dasar pikiran picik bahwa jaminan sanggah yang dipertaruhkan akan aman karena sudah yakin bahwa sanggah bandingnya pasti diterima KPA/PA setelah mendapatkan 'kode'. Kode yang dimaksudkan adalah  permufakatan JAHAT antara peserta tender dengan KPA/PA bahwa akan diterima jika peserta tender tersebut mangajukan sanggah banding. Kode semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah JAMINAN DITERIMA yang dikeluarkan oleh KPA/PA. Karena ilegal, JAMINAN DITERIMA tidak memiliki wujud fisik serupa sertifikat jaminan, namun diterima oleh penerima jaminan tanpa direpotkan dengan klarifikasi. Karena sudah mendapat jaminan, maka tidak perlu pusing memikirkan dasar sanggahan dengan dalil yang kuat. Peserta tender yang mendapat jaminan seperti ini biasanya memiliki kedekatan personal dengan KPA/PA dan di-JAGO-kan untuk menjadi pemenang tender. Dikatakan jalan penuh risiko karena cara BUSUK seperti ini sangat rentan berurusan dengan aparat penegak hukum. Jika cara ini diakui sebagai realita yang pernah kita ketahui, dengar, atau bahkan menyaksikan secara langsung, maka kita dapat memilih diam seolah tidak tahu. Diam adalah kualitas iman terlemah, namun diam terhadap kebatilan berarti ikut menjadi bagian dari kebatilan itu. 

Sanggah maupun sanggah banding adalah hal lumrah, namun menjadi tidak lumrah jika kekerapannya sudah tidak wajar. Batas wajarnya tidak ditentukan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, namun dapat dinilai buruk ketika sudah mulai menghambat proses pengadaan barang/jasa. Tidak wajarnya kekerapan sanggah dalam tender tidak serta-merta dapat dilihat sebagai buruknya kinerja personel Pokja Pemilihan. Anggota Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia bersertifikat dengan kompetensi terukur. Jika di sebuah UKPBJ banyak menerima sanggah atas tender yang dikelola, maka seharusnya dilakukan kajian komprehensif sebelum mengambil tindakan pembinaan agar tepat sasaran. Ketergesa-gesaan menjatuhkan sanksi dari pihak berwenang hanya akan memperburuk situasi dan semakin menurunkan kinerja. Lebih parah lagi jika keputusan pemberian sanksi dipengaruhi rumor atau opini yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu.

KETIKA BANDAR TOGEL DISANGGAH

"Jika kemudian hasil kerjamu dipertanyakan, maka tugasmu adalah menjawab. Bukan membela diri."
(Titah Sunyi dari dalam Toilet)
***

Sejatinya saya tidak punya kapabilitas membincang tentang togel. Karena tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk urusan ini. Iseng saya menelusur dengan mesin pencari Google, cukup banyak situs-situs yang menyediakan layanan bagi penikmat togel. Namun ada yang menarik perhatian saya karena menemukan akun di Google Cendekia yang menyediakan daftar Agen Togel Online. Saya jelaskan sedikit bahwa Google Cendekia adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Diluncurkan pada tahun 2004, indeks Google Cendekia mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah (Wikipedia). Dari akun daftar togel online tersebut, saya mendapat setitik pencerahan bahwa Togel merupakan suatu permainan judi yang dimainkan dengan cara menebak angka. Cara permainan ini hanya dengan memasang angka yang menurut Anda akan keluar. Sesuai dengan insting/ menanyakan kepada orang pintar atau melihat dari tafsir buku mimpi. Luar biasa! Sungguh publikasi ilmiah, bukan?

Sesungguhnya apa sih maksud tulisan ini? Apa hubungannya dengan pengadaan barang/jasa yang menjadi fokus dalam blog ini? Saya teringat dengan gurauan teman-teman bahwa konon peserta yang ikut berkompetisi dalam togel tidak pernah ada yang menyanggah hasil penetapan pemenang oleh bandar meskipun banyak yang kalah dan menelan kekecewaan. Gurauan ini hanyalah pernyataan satire terhadap realita pengadaan barang/jasa pemerintah yang diproses dengan mekanisme pemilihan penyedia, dimana sanggahan adalah hal yang wajar dan ada aturannya. Kanal sanggahan dalam proses pengadaan barang disediakan untuk menjamin transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Di luar sanggahan, masih terbuka ruang untuk melakukan pengaduan yang dijamin oleh undang-undang. Namun peserta tender/seleksi pun masih bebas mengekspresikan kekecewaannya dengan berkoar di media sosial bahkan di media massa. Untuk cara terakhir ini, harus berhati-hati agar tidak menabrak rambu-rambu peraturan yang berlaku.

Ada perkembangan menarik. Terhadap proses salah satu tender, seorang blogger memuat tulisan di blognya berjudul LELANG LPSE DI DUGA BERMASALAH. Apresiasi luar biasa atas inisiatif ini. Menulis di blog lebih jentelmen dibanding berkoar di media sosial. Budaya literasi penting digiatkan di setiap masa untuk meninggalkan jejak intelektual dari generasi ke generasi. Namun untuk tulisan tersebut, ada beberapa yang perlu diperhatikan agar pembaca tidak sesat paham. 

Pertama, penggunaan dan penulisan kata pada judul. Setelah membaca isi tulisan tersebut, dipastikan bahwa kata "Lelang" yang dimaksudkan adalah "Tender". Untuk penggunaan istilah ini, kiranya penulis blog tersebut harus lebih memperkaya referensi dan meng-update perkembangan informasi. Lanjut pada dua kata pertama. Ini lebih menyesatkan. "Lelang LPSE" maksdunya apa? Meskipun penulis blog tersebut dapat mengklarifikasi maksdunya, tetapi tidak bisa dimaafkan penyesatan penggunaan kata-katanya. Jika diartikan, "Lelang LPSE" berarti LPSE yang dilelang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang berarti penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Ini tentu menyesatkan karena tidak mungkin terjadi sebuah sistem milik pemerintah dijual, apalagi dilelang. Kemudian pada dua kata berikutnya, yaitu kata ketiga dan keempat, "DI DUGA". Di sini saya kutip menggunakan huruf kapital sesuai penulisan judul tulisan tersebut supaya tidak dianggap menafsirkan sekehendak saya. Kata "DI" yang ditulis terpisah dengan kata berikutnya dalam Bahasa Indonesia merupakan presposisi atau kata depan untuk menandai tempat. Sehingga jika diartikan, kata "DI DUGA" berarti di sebuah tempat bernama Duga. Penulis tersebut bisa saja berkilah, "Ah, yang penting kan pembaca mengerti maksudnya." Tetapi sayangnya, tulisan tersebut dimuat di blog, bukan di pesan singkat SMS, pesan Whatsapp ataupun status media sosial lainnya.

Kedua, dalam isi blog ada beberapa penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan maknanya. Misal kata lelang seperti telah disebutkan di atas. Bisa dipahami bahwa yang dimaksudkan oleh penulis adalah tender. Seharusnya bagi praktisi pengadaan barang/jasa sudah familier dengan peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahwa sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018, dalam proses pengadaan barang/jasa ada penggantian istilah dari lelang menjadi tender. Penggantian istilah ini sangat tepat karena penggunaannya disesuaikan dengan makna kata itu sendiri. Untuk kesalahan pengetikan (typo) tidak akan diulas, meskipun kesalahan tersebut sangat mengganggu untuk sebuah artikel. Kesalahan pengetikan adalah wajar dalam sebuah tulisan, tetapi menjadi tidak wajar jika terlalu banyak yang salah. Pada bagian lain di blog tersebut tertulis "panitia tau pokja lelang LPSE". Disamping typo kata atau tertulis tau, panitia maupun pokja lelang tidak ditemui dalam istilah proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Penulis sepertinya cuek dengan gaya menulisnya dan mengabaikan kelaziman penggunaan bahasa lisan dan tertulis. Tulisan dengan gaya serius seperti itu seharusnya menggunakan kata dan kalimat formal. Beda halnya jika ditulis dengan gaya santai dan jenaka, maka tulisan dengan cara bertutur diselingi dengan candaan dapat membuat tulisan terasa lebih hidup.

Ketiga, penulis blog tersebut sepertinya tidak memahami peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya pada paragraf pertama disebutkan bahwa dokumen kelengkapan perusahaan pemenang bermasalah. Menurut penulis, yang bisa membuktikan kebenarannya adalah Pokja Pemilihan. Ini penyesatan pemahaman. Karena dalam melaksanakan tugasnya, pokja pemilihan hanya diberi wewenang melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan dalam penawaran peserta tender. Dalam lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 disebutkan:

"Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan."

Kesimpulan dari hasil verifikasi/klarifikasi tersebut adalah terverifikasi/terklarifikasi atau tidak setelah Pokja Pemilihan menerima atau tidak menerima pernyataan dari penerbit dokumen. Pokja Pemilihan tidak dapat membuat kesimpulan bahwa dokumen tersebut benar atau palsu.

Di paragraf kedua penulis menyatakan bahwa proses tender tidak berjalan mulus karena setelah pengumuman pemenang karena ada peserta yang mengajukan sanggahan. Penulis menganggap bahwa sanggahan menandakan proses tender tidak berjalan lancar. Padahal yang seharusnya dipahami oleh penulis adalah bahwa sanggahan adalah salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Jika sanggahan dianggap sebagai hambatan, maka tentu akan dibuat peraturan sehingga tidak terjadi sanggahan dalam proses pemilihan. Tidak ada sanggahan juga tidak serta-merta mengindikasikan proses tender berjalan lancar.

Pada paragraf keempat, penulis mengutip pernyataan seseorang yang disebutnya sebagai ketua Forum Komunikasi Pengusa Lokal Bontang (FKPLB). Menurutnya, proses tender harus diulang, pemenang harus didiskualifikasi meskipun belum dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Dari pernyataan tersebut, terdapat kerancuan yang perlu diluruskan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Pertama, pernyataan bahwa tender harus diulang. Sementara penulis mengetahui bahwa tender tersebut sudah melewati masa sanggah yang berarti sudah dilakukan penetapan pemenang. Penetapan pemenang dilakukan setelah proses evaluasi selesai. Tender hanya dapat diulang setelah melewati masa sanggah jika sanggahan dinyatakan diterima oleh Pokja Pemilihan jika alternatif evaluasi ulang dan penyampaian penawaran ulang tidak memungkinkan. Kedua, pernyataan bahwa belum dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa masa sanggah adalah tahap setelah penetapan pemenang. Tahap penetapan pemenang hanya satu kali yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan (untuk nilai pagu anggaran sampai Rp100.000.000.000,00). Tidak dikenal istilah penetapan pemenang resmi dalam tahapan pemilihan.

Yang perlu diketahui oleh penulis bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran sesuai aturan. Jika penulis tersebut memiliki data yang diyakini kebenarannya bahwa ada indikasi kecurangan dalam proses tender, seharusnya disampaikan sebelum tahapan evaluasi. Namun yang perlu diingat bahwa para pihak dilarang memengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi. Jika sudah sampai pada tahap sanggahan, maka peserta yang telah menyampaikan penawaran dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan yang diuraikan dalam dokumen pemilihan. Sanggahan yang disampaikan peserta harus didukung dengan bukti dan argumen yang kuat jika ingin sanggahannya diterima. Sanggahan yang dasarnya hanya isu dan kecurigaan tanpa dukungan data dan argumen tentu tidak dapat diterima Pokja Pemilihan. Sebelum tender diumumkan di portal SPSE, Pokja Pemilihan sudah berupaya menyiapkan dokumen tender sebaik-baiknya agar sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku termasuk berupaya menghindari celah agar tidak terjadi sanggahan. Namun Pokja Pemilihan bukanlah bandar togel yang tidak dapat disanggah. Sebaik apapun persiapan yang dilakukan, aturan tender tidak menyediakan trik membungkam peserta agar tidak menyanggah.

BUKAN PERNYATAAN DARI BPBJ, KETUA KADIN BONTANG TANGGAPI KLARIFIKASI TENTANG SKP

“Jika kemudian engkau menyadari kekhilafanmu, maka ketahuilah bahwa pintu pemahaman mulai terbuka”

 (Titah Sunyi dari dalam Toilet)

Pada tulisan sebelumnya berjudul Beberapa Kekeliruan Pernyataan Ketua Kadin Bontang, diberikan klarifikasi tentang pengertian SKP (Sisa Kemampuan Paket) dan beberapa istilah yang digunakan oleh Ketua Kadin Bontang secara keliru. Tulisan tersebut dibuat terkait berita yang dimuat di Tribun Kaltim pada tanggal 23 Agustus 2019 berjudul Kadin Adukan Panitia ULP ke Kejaksaan, Diduga Labrak Aturan LoloskanPemenang Tender. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk meluruskan maksud dalam istilah SKP yang oleh Ketua Kadin Bontang dijelaskan sebagai aturan main yang mengatur jumlah paket proyek tiap perusahaan, dimana masing-masing perusahaan hanya diperbolehkan mendapat 5 proyek selama satu tahun. Oleh penulis kemudian diluruskan bahwa SKP itu tidak membatasi jumlah proyek dalam setahun, melainkan dalam waktu pelaksanaan yang bersamaan. Tulisan tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai materi pengaduan oleh Kadin Bontang ke Kejaksaan Negeri Bontang. Juga tidak dimaksudkan untuk membantah tuduhan yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Bontang. Sebagai informasi tambahan bahwa yang dimaksudkan sebagai ULP oleh Ketua Kadin Bontang yang kemudian diluruskan oleh penulis sebagai UKPBJ yaitu unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Di Pemerintah Kota Bontang, unit ini berada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Terkait klarifikasi tersebut, Tribun Kaltim kembali menurunkan berita berjudul ULP Sebut Penjelasan SKP Versi Kadin Keliru, Herman Beber Data TemuanDugaan Pelanggaran pada tanggal 28 Agustus 2019. Menurut pengakuannya, pihak Tribun Kaltim menerima siaran pers yang dimaksudkan untuk meluruskan narasi yang disampaikan pihak Kadin Bontang terkait penjelasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) serta penggunaan istilah. Dari kutipan kalimat yang dimuat dalam berita, jelas bahwa siaran pers yang dimaksudkan oleh Tribun Kaltim bersumber dari tulisan di blog ini dengan judul seperti telah disebutkan di atas. Sebagai insan pers yang profesional, seharusnya wartawan Tribun Kaltim mengkonfirmasi, apakah benar tulisan yang diterima dimaksudkan sebagai siaran pers. Apalagi tulisan tersebut tercantum jelas tautan sumbernya. Untuk diketahui bahwa tulisan tersebut adalah opini pribadi dari penulis dan tidak mengatasnamakan lembaga/instansi manapun. Jika kemudian ada pengakuan dari pihak tertentu bahwa tulisan tersebut merupakan pernyataan atau tanggapan dari BPBJ, maka penulis tidak bertanggung jawab, termasuk jika kemudian berimbas pada nama baik lembaga/instansi serta berkonsekuensi hukum.

Kembali pada tanggapannya Ketua Kadin Bontang, Herman Saribanong mengatakan penjelasan pihak ULP dengan bukti-bukti yang dilampirkan tak berkesuaian. Ketua Kadin kemudian menyampaikan data atas bukti-bukti yang dimaksud. Dari sini jelas bahwa Ketua Kadin tidak membantah kebenaran klarifikasi tentang SKP yang dimuat dalam blog ini, tetapi menanggapinya dengan membeberkan data milikinya yang dituduhkan sebagai pelanggaran. Cara Ketua Kadin Bontang menanggapi tersebut dapat dipahami sebagai reaksi atas klarifikasi yang diberikan, namun memang tidak berkesesuaian karena yang bersangkutan berfokus pada materi pengaduannya, sementara tulisan dalam blog ini hanya mengoreksi kesalahan penggunaan istilah dan penjelasannya.

Agar tidak menyesatkan pemahaman kita, terutama pembaca Tribun Kaltim yang telah mengikuti pemberitaan mengenai masalah ini, maka kembali penulis tegaskan di sini bahwa apa yang ditanggapi oleh Ketua Kadin Bontang tersebut bukanlah pernyataan dari BPBJ. Penulis hanya berharap agar kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan agar maksud masing-masing pihak tidak saling mengacaukan dengan tanggapan yang tidak bertemu dalam satu pemahaman. Kepada Tribun Kaltim yang telah mengutip tulisan dalam blog ini agar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan opini seolah-olah BPBJ Sekretariat Daerah Kota Bontang telah bersikap naif terhadap pengaduan Ketua Kadin Bontang.

BEBERAPA KEKELIRUAN PERNYATAAN KETUA KADIN BONTANG

“Sejernih dan setulus apapun ide yang engkau cetuskan, tidak serta merta dapat diterima orang lain, apalagi diterima sebagai kebenaran”

 (Titah Sunyi dari dalam Toilet)

Tulisan ini sedikit menyitir tentang pemberitaan yang dimuat di media daring Tribun Kaltim pada tanggal 23 Agustus 2019 berjudul Kadin Adukan Panitia ULP ke Kejaksaan, Diduga Labrak Aturan Loloskan Pemenang Tender. Diberitakan bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bontang mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh panitia di Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kota Bontang. Menurutnya ada praktik persaingan tidak sehat di internal ULP Bontang karena ada dua perusahaan menang tender proyek walaupun cacat administrasi. Sebagaimana dibeberkan oleh ketua Kadin Bontang bahwa cacat administrasi yang dimaksudkan adalah adanya perusahaan asal luar Bontang menang proyek walaupun sudah melebih batas Sisa Kemampuan Paket (SKP). Dijelaskan lebih lanjut bahwa SKP merupakan aturan main yang mengatur jumlah paket proyek tiap perusahaan. Masing-masing perusahaan hanya diperbolehkan mendapat 5 proyek selama satu tahun.

Di sini tidak akan dibahas tentang proses hukum dari pengaduan tersebut, tetapi semata ingin meluruskan penggunaan istilah dan penjelasannya yang keliru di hadapan awak media. Entah kekeliruan ini terjadi karena yang bersangkutan sendiri tidak memahami apa yang ia jelaskan, atau memahami tetapi keliru menyampaikan. Hal ini penting diluruskan mengingat media ini diakses oleh publik yang kemungkinan belum mengetahui tentang muatan pengaduan. Kesalahan publik dalam memahami dapat berakibat fatal, karena berita ini dapat termobilisasi di media-media sosial yang menyebabkan penghakiman sepihak tanpa mengerti duduk persoalannya. Apalagi dalam redaksi pemberitaan tersebut, sangat jelas terlihat bahwa penulis berita (jurnalis) sama sekali tidak memahami istilah yang digunakan sehingga tidak memberikan penjelasan tambahan dari penggunaan istilah yang dimaksud.

UKPBJ, bukan ULP

Kekeliruan pertama adalah penyebutan nama unit kerja. Dalam judul berita sangat jelas tertulis ULP yang selanjutnya dalam isi berita dijelaskan bahwa ULP adalah singkatan dari Unit Lelang Pengadaan. Bagi masyarakat awam, istilah ini tentu kurang familiar, tetapi bagi pelaku usaha yang sering mengikuti tender pengadaan barang/jasa pemerintah, istilah ULP ini tidaklah asing. Penyebutan ULP digunakan dalam Perturan Presiden nomor 54 Tahun 2010. Dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Di sini jelas kekeliruannya adalah mengganti kata “Layanan” menjadi “Lelang”. Ini tentu bukan masalah serius bagi pelapor karena kepentingan utamanya adalah bagaimana laporannya diterima oleh pihak kejaksaan dan diberitakan oleh media meskipun menggunakan istilah yang salah kaprah. Tetapi dari segi administrasi, ini adalah kesalahan serius. Jika dalam pengaduannya, pelapor membuat laporan resmi, maka jelas ini kesalahan penyebutan nama. Kesalahan penyebutan nama dalam dokumen resmi dapat menyebabkan dokumen tersebut memiliki celah hukum sehingga dapat ditolak.

Tidak cukup sampai di situ, kekeliruan selanjutnya adalah karena saat ini istilah ULP sudah tidak digunakan sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Dalam Perpres ini, istilah yang digunakan adalah UKPBJ. Dalam Pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam percakapan sehari-hari, istilah ULP saat ini memang masih sering digunakan mengingat perubahan nama menjadi UKPBJ baru diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018. Tetapi penyebutan ULP tersebut tentu tidak untuk digunakan dalam situasi formal, termasuk membuat laporan pengaduan ke kejaksaan.

Praktik Persaingan tidak Sehat

Selanjutnya dalam pengaduannya ketua Kadin Bontang menyebutkan bahwa ada persaingan tidak sehat di internal ULP Bontang. Penyebutan frasa “praktik persaingan tidak sehat” ini cukup menimbulkan tanya. Jika ada persingan tidak sehat, tentu ada persaingan yang sehat. Ini aneh, karena UKPBJ tidak memiliki fungsi menjalankan usaha atau bisnis, tetapi tidak lebih sebagai fungsi pelayanan.

Pengertian persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Jika kita mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam menjalankan fungsinya, tidak akan ada persaingan dalam internal UKPBJ. Karena tidak ada sesuatu yang diperebutkan atau hendak dimenangkan.

5 Proyek Selama Satu Tahun

Pokok masalah yang diadukan oleh Ketua Kadin Bontang adalah mengenai SKP atau Sisa Kemampuan Paket. Istilah SKP sendiri ditemui dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Dalam standar dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi disebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dalam waktu yang bersamaan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP) (untuk usaha kecil)/sisa kemampuan nyata (SKN) (untuk usaha menengah dan besar).”

Perhitungan ulang SKP yang dimaksudkan di sini dilakukan pada tahap penetapan pemenang. Karena sebelumnya, pada tahap evaluasi kualifikasi sudah dilakukan perhitungan SKP dengan rumus:

SKP = 5 – P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil)

Di mana letak kesalahan penjelasan Ketua Kadin Bontang dalam pengaduan tersebut? Kita kutip kembali isi pernyataannya sebagai berikut:

“SKP merupakan aturan main yang mengatur jumlah paket proyek tiap perusahaan. Masing-masing perusahaan hanya diperbolehkan mendapat 5 proyek selama satu tahun."

Penekanannya pada bagian “5 proyek selama satu tahun”. Orang awam tentu dengan mudah memahami ini bahwa pelaku usaha tidak boleh mengerjakan lebih dari 5 proyek dalam satu tahun. Kekeliruan pernyataan ini dapat dipahami setelah melihat rumus perhitungan SKP di atas. Dalam rumus terseubut dijelaskan bahwa P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. Artinya paket pekerjaan dalam tahun tersebut yang sudah selesai kontrak tentu tidak masuk dalam perhitungan.

Misalnya Perusahaan A pada bulan Agustus tahun 2019 mengikuti tender paket pekerjaan konstruksi. Dalam isian kualifikasi, perusahaan tersbut memiliki 4 pekerjaan yang sedang dikerjakan, sementara Pokja Pemilihan mengetahui dari informasi tender sebelumnya bahwa perusahaan tersebut pernah memenangkan 2 paket pekerjaan, namun sudah selesai kontrak sejak bulan Mei 2019. Berarti sampai bulan Agustus tahun 2019  perusahaan tersebut telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 6 paket. Jika kembali mengkuti tender, bagaimana perhitungan SKP-nya?

Perhitungan SKP Perusahaan A adalah:

SKP = 5 – 4 = 1 paket

Mengapa P = 4 sementara perusahaan tersebut telah mendapat 6 paket pekerjaan pada tahun 2019? Di sinilah kekeliruan penjelasan Ketua Kadin Bontang tersebut. Karena sangat terang dalam penjelasan rumus SKP, bahwa P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan berarti kontrak masih berjalan sehingga dalam SKP tidak diperhitungkan paket yang sudah selesai kontrak meskipun dalam tahun yang sama.

Singkatnya, SKP tidak membatasi paket pekerjaan dalam setahun, tetapi membatasi paket pekerjaan dalam waktu pelaksanaan berimpit atau bersamaan.

SKN YANG BIKIN GEMAS

Diskusi Pokja Pemilihan

Dalam suatu kesempatan, Kepala Bagian Layanan Pengadaan mengumpulkan tim Pokja Pemilihan untuk berembuk terkait SKN atau Sisa Kemampuan Nyata. Langkah ini diambil mengingat masih terjadi silang pendapat dalam internal Pokja Pemilihan dalam hal penerapan ketentuan baru dalam dunia pengadaan barang/jasa ini. Berumur kurang lebih setahun, SKN tidak serta-merta menjadi akrab dalam pemahaman Pokja Pemilihan. Secara aturan, selintas tidak ada yang sulit dipahami secara tekstual tentang SKN ini. Masalah kemudian mengemuka ketika dalam penerapan, timbullah perbedaan yang harus segera disikapi. Jika tidak segera diambil keputusan, maka proses pengadaan akan terhambat. Namun jika diambil keputusan secara gegabah dan tergesa-gesa, risikonya akan menjadi bumerang bagi Pokja Pemilihan karena keputusannya akan mengikat proses dan hasil pengadaan yang sedang dilaksanakan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk merangkum atau membuat kesimpulan hasil rembuk Pokja Pemilihan tentang ’nasib’ SKN. Juga tidak dimaksudkan untuk melakukan analisa atau asumsi sendiri mengenai SKN sehingga seakan-akan lebih layak menjadi acuan. Tulisan ini hanya sekedar menjadi rekaman semangat tim Pokja Pemilihan yang senantiasa belajar sehingga ilmu yang dikuasai lebih dinamis dan tidak berhenti pada kata SEPAKAT. Mengadu pendapat dalam diskusi menunjukkan bahwa masing-masing individu sudah melalui proses belajar sehingga memiliki bekal pemahaman sebelum kemudian saling berbagi dan bertukar hasil pembelajaran. Yang terpenting harus dipegang bahwa berdiskusi tidak dimaksudkan untuk adu kuat analisa atau argumentasi sehingga yang terkuat menjadi pemenang dan yang kalah wajib mengikuti. Juga tidak dimaksudkan untuk mempertahankan pendapat sehingga segala argumen diajukan untuk menguatkan pendapat sendiri dan menolak pendapat teman diskusi. Diskusi esensinya adalah bersinergi agar perbedaan pikiran individu larut dalam semangat mencari solusi sehingga menghasilkan kekuatan argumentasi kelompok yang padu.

Lanjut tentang bagaimana gelindingan bola niskala bernama SKN di hamparan pikiran tak bertepi pada masing-masing ‘kepala’ Pokja Pemilihan. Bola ini menggelinding secara liar karena tidak adanya kata kunci yang dapat membatasi secara pasti tentang harus bagaimana mengarahkan bola ini sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa bola memang sudah masuk ke gawang yang seharusnya. Ini memang tanggung jawab pihak perumus, dalam hal ini adalah LKPP untuk memberikan pencerahan kepada setiap pihak sebelum SKN ini menjadi sasaran empuk para pelaku usaha yang mengikuti tender untuk dijadikan bahan sanggahan ketika pendapat Pokja Pemilihan dianggap lemah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, SKN menjadi salah satu syarat kualifikasi kemampuan keuangan bagi peserta tender untuk keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksudkan sebagaimana dikutip dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.”

Jadi pengkhususan yang merupakan keadaan tertentu itu terletak pada kalimat “untuk Penyedia Non Kecil”. Kemudian ditegaskan lagi pada kalimat “SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Sekedar mengingatkan kembali dan kiranya ini tidak disudutkan sebagai pendapat usang, bahwa pada peraturan sebelumnya, yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h yang mengatur tentang Kemampuan Dasar (KD) disebutkan:

“memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.”

Pengkhususan tentang KD di sini ditujukan untuk usaha non-kecil.            Tentang masalah SKN dan KD di sini memiliki kemiripan. Perbedaannya hanya pada kata “penyedia” dalam SKN dan “usaha” dalam KD. Kemiripan masalah terjadi ketika dalam suatu tender pengadaan barang/jasa yang secara nilai paket perkerjaan tidak dicadangkan untuk usaha kecil, misalnya nilainya di atas Rp2.500.000.000 untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, apakah peserta yang berkualifikasi kecil juga wajib memenuhi ketentuan SKN atau KD? Jika kita membaca redaksi kalimat untuk ketentuan SKN, sangat terang dan nyata bahwa SKN dikecualikan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Sebagian Pokja Pemilihan kemudian  memahami pengecualian ini tanpa syarat, apakah mengikuti tender paket untuk usaha kecil maupun non kecil. Artinya penyedia dengan kualifikasi usaha kecil terbebas dari ‘ranjau’ SKN di lapangan manapun ia bermain.            

Pertentangan pun muncul. Jika SKN itu adalah syarat kualifikasi kemampuan keuangan dan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan, apakah usaha kecil tidak perlu memiliki kemampuan keuangan dan permodalan untuk melaksanakan pekerjaan? Ini kedengaran aneh. Pertentangan berbalas balik. Tidakkah sudah jelas tersurat dalam aturan tersebut bahwa SKN dikecualikan untuk usaha mikro dan kecil. Yang dijadikan dasar adalah aturan, bukan asumsi atau logika. Tidak berhenti sampai di situ. Memang benar bahwa yang dijadikan acuan adalah aturan. Tetapi untuk menerapkan aturan dengan benar, maka terlebih dahulu harus memahami aturan tersebut. Bagaimana mungkin kita dapat memahami aturan tanpa logika. Salah menerapkan aturan akan berkonsekuensi hukum. Sementara hukum juga bekerja dengan logika. 

Nuansa diskusi semakin menghangat. Pembahasan tentang SKN cukup menyita perhatian, menarik semua Pokja Pemilihan untuk mengemukakan pendapat. Bikin gemas, menurtuku.  Pada akhirnya aturan ini tetap berlaku dan harus diterapkan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang pasti, masalah ini akan berlabuh pada kata terakhir yakni “solusi”. Kita tunggu pernyataan “pamungkas” dari LKPP….!!!

BUKTI PEMBELIAN, KUITANSI ATAU SPK?

“Karena sejarah adalah pelajaran, maka tulislah gagasan yang bergentayangan di pikiranmu agar menjadi petilasan peradaban yang menyejarah. Entah yang dipelajari kekeliruannya agar dapat dievaluasi ataupun kebenarannya  untuk dijadikan acuan” (Titah Sunyi dari dalam Toilet)

Ada 5 (lima) Bentuk Kontrak yang dapat digunakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018. Penggunaannya sesuai dengan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kelima Bentuk Kontrak tersebut adalah:

1. Bukti pembelian/pembayaran
2. Kuitansi
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK)
4. Surat Perjanjian, dan
5. Surat Pesanan

Sebelumnya, istilah yang digunakan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah Tanda Bukti Perjanjian untuk dokemen tersebut di atas. Dalam Perpres No. 54 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, ketentuan penggunaan Tanda Bukti Perjanjian diatur pada Pasal 55. Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

1. Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. SPK digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

Berdasarkan pembatasan tersebut, untuk Bukti Pembelian, Kuitansi dan SPK pada Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dapat digambar dengan grafik:

Grafiknya dibuat demikian karena tidak adanya nilai batas bawah untuk masing-masing jenis tanda bukti perjanjian. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa tanda bukti perjanjian dengan nilai yang lebih tinggi dapat digunakan untuk nilai di bawahnya. Penafsiran seperti ini bisa jadi hanya “spekulasi”, tetapi dalam prakteknya ternyata benar dilakukan.

Misalnya SPK masih disyaratkan sebagai tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang di bawah Rp50.000.000. Hal ini biasanya dilakukan oleh verifikator keuangan untuk memproses pembayaran dengan mekanisme pembayaran langusng (LS). Mungkin verifikator  mencari posisi aman dan menghindari temuan auditor sehingga digunakanlah SPK itu sebagai perisai dari kemungkinan cacat administrasi. Dalih yang biasanya digunakan adalah bahwa secara aturan memang tidak diperlukan SPK untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai di bawah Rp50.000.000, tetapi juga tidak melanggar aturan jika dibuatkan. Walaupun demikian, sangat disayangkan jika sesuatu yang sederhana dibuat menjadi rumit karena kekhawatiran yang berlebih.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, bentuk kontrak sudah lebih tegas diberikan batasan nilai pengadaan barang/jasa seperti disebutkan dalam Pasal 28 yang diabstraksikan pada tabel berikut:

Bentuk Kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa Lainnya	Konsultansi
Bukti pembelian/pembayaran	≤ 10 juta	-	≤ 10 juta	-
Kuitansi	≤ 50 juta	-	≤ 50 juta	-
Surat Perjanjian Kerja (SPK)	> 50 juta s.d. 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d. 200 juta	≤ 100 juta
Surat Perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat Pesanan	e-purchasing/pembelian melalui toko daring			-

Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak ada lagi tumpang tindih pada batasan penggunaan bukti pembelian/pembayaran, kuitansi dan SPK.

Kehadiran Perpres No. 16 Tahun 2018 juga sudah lebih memperjelas mengenai perbedaan penafsiran dokumen kontrak. Perubahan istilah dari Tanda Bukti Perjanjian menjadi Bentuk Kontrak sudah cukup menghilangkan makna yang agak samar, apakah bukti perjanjian adalah kontrak yang dimaksudkan dalam salah satu syarat untuk memproses pembayaran.

Selanjutnya untuk bentuk kontrak, dalam Perpres No. 16 Pasal 28 ayat (7) disebutkan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau menteri yeng menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri."

Untuk bagian ini akan dibincang di lain waktu....., (padahal ngeles aja karena belum punya bahan).

Tulisan ini hanya pendapat peribadi. Jika ada keliru, langsung dikoreksi aja