Perhitungan atau Penghitungan TKDN?

"Cuma beda dua huruf." 
"Tidak akan berakibat fatal." 
"Tidak akan mengancam keselamatan jiwa." 
"Tidak akan bermasalah secara hukum." 
"Pokoknya ini masalah sepele." 
"Tidak usah diungkit atau dibesar-besarkan!" 
"Tidak usah nyinyir!" 

Beberepa kalimat tersebut hanya dugaan bentuk respons yang akan diberikan ketika ada yang menyoal penggunaan kata yang paling tepat antara perhitungan atau penghitungan bilamana dimaksudkan sebagai cara menentukan nilai TKDN. Dalam penuturan lisan, mungkin tidak akan dipermasalahkan. Berbeda halnya ketika dimuat dalam dokumen tertulis, terlebih jika merupakan dokumen resmi dan tujuan formal. Tentu saja ini menjadi masalah. Karena dalam proses morfologi, dua dari beberapa kata jadian hitung di antaranya adalah dibedakan makna perhitungan dan penghitungan. Pembedaan dua bentuk kata tersebut juga tentu memiliki makna (fungsi semantik) dan penggunaan dalam konteks yang berbeda (fungsi gramatik).

Pekan lalu, hari Rabu dan Kamis tanggal 11 dan 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Bontang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bontang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Tata Cara Perhitungan TKDN dan Penerapannya pada Setiap Tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan berjalan sukses. Peserta pun pada umumnya memberikan kesan yang positif atas terlaksananya Bimtek tersebut. Banyak peserta merasa mendapat banyak manfaat karena selama ini belum pernah dilaksanakan Bimtek bertema TKDN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Apalagi akhir-akhir ini ketika berbicara pengadaan barang/jasa pemerintah, TKDN selalu menjadi topik utama. Hal TKDN ini kian menghangat sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2022. 

Bertolak dari pelaksanaan kegiatan tersebut, terbersit ide untuk menelusuri penggunaan kata perhitungan dan penghitungan. Mencari tahu maknanya lalu menalar, mana lebih tepat digunakan apakah Perhitungan TKDN ataukah Penghitungan TKDN. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari makna leksikalnya. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berikut arti dari kata dasar hitung dan beberapa kata turunannya:

• hitung: membilang (menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyakkan, dsb). 
• perhitungan: (1) perbuatan (hal, cara, dsb) memperhitungkan; (2) pendapatan (hasil) memperhitungkan; (3) keterangan dan perincian mengenai keluar masuk uang (laba rugi dsb); (4) pertimbangan mengenai sesuatu; perkiraan; penyelesaian.
• memperhitungkan: (1) mengira-ngira dan menghitung-hitung berapa banyak (biaya pengeluaran dsb); (2) menghitung utang-piutang (pembayarannya dsb) dihubungkan dng urusan uang yg lain; (3) mengingat akan; memasukkan dl pertimbangan; 4 mempertimbangkan; merundingkan.
• penghitungan: proses, cara, perbuatan menghitung.
• menghitung: (1) mencari jumlahnya (sisanya, pendapatannya) dng menjumlahkan, mengurangi, dsb; (2) membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya (banyaknya); (3) menentukan atau menetapkan menurut (berdasarkan) sesuatu.

Dari arti beberapa turunan kata hitung tersebut, maka didapatkan gambaran bahwa kata perhitungan lebih memiliki kedekatan makna dengan perkiraan, estimasi, pertimbangan dan lain-lain. Jika ditelusuri dalam Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, ditemukan kata yang bertalian dengan kata perhitungan dalam satu paragraf pada artikel "Bilangan" yaitu estimasi, penaksiran; perkiraan. Sedangkan kata penghitungan lebih bermakna matematis yang di dalamnya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Dari Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia, ditemukan kata yang bertalian dengan kata penghitungan dalam satu paragraf pada artikel  "Bilangan"  yaitu pembilangan, pemerincian, pencacahan, penghisaban, penyensusan, pembukuan. Apa itu Tesaurus? Mari melihat penjelasan pada website resminya:

Kata tesaurus berasal dari kata thēsauros, bahasa Yunani yang bermakna 'khazanah'. Kata tersebut kemudian mengalami perkembangan makna, yakni 'buku yang dijadikan sumber informasi'. Tesaurus memuat kata atau sekelompok kata yang saling bertalian. Pada dasarnya tesaurus merupakan sarana untuk mengalihkan ide atau gagasan ke kata atau sebaliknya. Tesaurus dapat membantu orang dalam menyelidiki atau menyelami, mulai dari suatu gagasan hingga masuk ke dalam dunia kata yang saling berkaitan

Untuk memilih kata yang lebih tepat jika disandingkan dengan TKDN sebagaimana maksud dalam kegiatan Bimtek di atas, maka perlu dicermati proses atau aktivitas apa yang dilakukan dalam menentukan TKDN tersebut. TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 pada Pasal 1 ayat (24) dijelaskan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Ada sedikit perbedaan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut, berturut-turut dari ayat (8), (9) dan (10) dijelaskan sebagai berikut:

• Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri;
• Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri;
• Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Proses untuk menentukan nilai TKDN untuk barang, jasa serta gabungan barang dan jasa dapat dilihat pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2 ayat (1): TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
2. Pasal 8 ayat (1): TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
3. Pasal 11 ayat (1): TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.

Dari pasal-pasal tersubut dapat dilihat bahwa proses menentukan nilai TKDN dilakukan dengan operasi matematika yang ditunjukkan oleh kata-kata perbandingan, dikurangi, keseluruhan, gabungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan adalah proses menghitung atau melakukan penghitungan. Namun terdapat penggunaan kata secara bergantian pada Peraturan Menteri ini. Pada bagian judul disebutkan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tigkat Komponen Dalam Negeri. Pada bagian judul ini menggunakan awalan peng-. Dalam batang tubuhnya ditemukan lebih banyak menggunakan awalan per-. Misalnya pada pada ayat berikut:

1. Pasal 3 ayat (1): Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap setiap jenis barang.
2. Pasal 4 ayat (1): Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. 
3. Pasal 7 ayat (1): Perhitungan TKDN barang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal-pasal yang menggunakan kata penghitungan dapat ditemui pada:

1. Pasal 6: Penghitungan TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (TKDN gabungan beberapa barang/multi product) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang.
2. Pasal 7 ayat (4): Tata cara penghitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
3. Pasal 7 ayat (6): Tata cara penghitungan TKDN gabungan beberapa barang/multi product sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
4. Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4) dan (5), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri ditemukan hanya satu kali menggunakan kata perhitungan yaitu pada Pasal 72 ayat (3). Selebihnya menggunakan kata penghitungan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu pada Pasal 67 ayat (6), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), (2), dua kali pada ayat (4), dan (5), Pasal 72 dua kali pada ayat (1), dua kali pada ayat (2), dan ayat (3). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian hanya menggunakan kata penghitungan yaitu pada Pasal 87 ayat (2). Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya menggunakan kata perhitungan yaitu pada Pasal 66 ayat (3).

Selanjutnya kita lihat beberapa regulasi terkait TKDN berikut:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil,
2. Peraturan Menteri Perindustrian 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro,
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle),
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika,
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.

Judul peraturan tersebut semuanya menggunakan kata penghitungan. Beberapa contoh penggunaan kata dalam peraturan tersebut tentu bukan menjadi acuan untuk menentukan penggunaan bentuk kata yang paling tepat. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa terdapat penggunaan bentuk kata yang berbeda dalam konteks yang sama sehingga memilih kata yang paling tepat tetap harus dikembalikan pada kaidah tata bahasa. Jika yang dimaksudkan adalah proses atau cara menentukan nilai TKDN, maka sesuai dengan makna dan konteks yang paling tepat adalah penghitungan TKDN. Jika yang dimaksudkan adalah pertimbangan, hal yang dijadikan perhatian atau hal yang diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam menentukan barang/jasa, maka bentuk kata yang digunakan adalah perhitungan TKDN. Contoh kalimatnya apa ya....??? Sepertinya sulit merangkai kalimat yang mengandung frasa 'perhitungan TKDN' sesuai makna dalam konteks ini😆😆😆. 

Demikian. Jika ada pendapat berbeda, silakanlah berikan penjelasan dan argumentasinya.

Bekesah TKDN, Cak Mustofa Hadir di Kota Bontang

Dua hari ini, 11 dan 12 Januari 2023, Cak Mustofa membersamai (lagi) insan pengadaan di Kota Bontang. Masih melanjutkan kesahan yang belum mencapai klimaks dalam alur cerita TKDN di Balikpapan tanggal 18 November 2022, banyak penggalan-penggalan kisah tak tersampaikan sebagai dampak sensor tak memadainya alokasi waktu. Alhasil, kisah-kisah lebih sensitif yang tak ternarasikan secara vulgar kala itu dipentaskan lagi dalam sequel TKDN berlatar Kota Bontang. Namun sebenarnya ada alasan lebih penting. Peserta yang mengikuti kegiatan di Balikpapan saat itu hanya berasal dari UKPBJ Kota Bontang. Padahal ada pihak yang lebih berkepentingan tentang tata cara penghitungan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Cerita-cerita yang ditutur ulang oleh tim dari UKPBJ kepada para Pelaku Pengadaan di Kota Bontang belum cukup ampuh menakut-nakuti dengan azab yang mengancam bagi siapa saja yang mencoba-coba mengabaikan pesan penting dalam ayat-ayat TKDN.

Dimulai pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, bertempat di Auditorium 3 Dimensi Kota Bontang dengan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlynawati, M.T., Bimbingan Teknis Tata Cara Penghitungan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menampilkan Cak Mustofa, Sang Selebriti Pengadaan dari Provinsi Jawa Timur. Tentang ludrukannya yang sudah sempat disentil sebelumnya, masih tetap menjadi warna khas performanya. Hari pertama di sesi awal, Cak Mus sukses berbagi pesan mahapenting mengenai diungkit dan diangkatnya kembali TKDN sebagai isu "menakutkan" bagi Pelaku Pengadaan. Bagaimana tidak, TKDN yang selama ini masih dianggap isapan jempol belaka bagi sebagian Pelaku Pengadaan tak pelak membuat para hadirin yang berasal dari unsur PPK dan staf teknis Perangkat Daerah Kota Bontang memasang muka serius lantas larut dalam celetukan Cak Mus dibumbui bullyan yang mengena. Kehadiran Ibu Sekretaris Daerah sampai berakhir sesi pertama juga cukup menahan pantat peserta Bimtek tetap lengket di tempat duduk hingga break siang. Yang juga cukup efektif memantik perhatian peserta tentang pentingnya TKDN adalah joke-joke telak Cak Mus mengenai peran APIP terkait TDKN sambil sesekali menyentil Ibu Enik Ruswati, S.E., M.M., Ak., CA., CRA., Inspektur Daerah Kota Bontang yang juga tetap bersetia menyimak. Tak ketinggalan pula Ibu Ir. Hj. Sarifah Nurul Hidayati, M.M., Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Cak Mustofa bersama Sekretaris Daerah Kota Bontang dan Tim UKPBJ (Hari Pertama)

Sesi pertama hari pertama dibahas peraturan-peraturan terkait pemberlakuan TKDN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan lain-lain. Pada sesi kedua dilanjutkan dengan praktek penghitungan TKDN untuk pengadaan Barang.

Cak Mustofa bersama Tim UKPBJ Bontang (Hari Kedua)

Acara hari kedua, Kamis tanggal 12 Januari 2023 dilanjutkan di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang. Sesi pertama dilakukan praktek penghitungan TKDN pengadaan Jasa Lainnya dan pengadaan Jasa Konsultansi. Sesi kedua adalah praktek menghitung TKDN pengadaan Pekerjaan Konstruksi hingga berakhir acara. Meskipun sesi hitung-menghitung merupakan bagian yang menjemukan, namun gelora semangat peserta masih terlihat sangat bergairah. Harapan terbesar seusai kegiatan ini adalah pemahaman yang sudah cukup memadai diperoleh peserta dapat sesegera mungkin diterapkan dalam pengadaan barang/jasa di unit kerja masing-masing. Ilmu TKDN yang dipoeroleh hendaknya tidak dijadikan barang antik yang disemayamkan di gua pertapaan. Karena bisa menjadi benda bertuah yang memberi kutukan balik bagi pemiliknya yang abai merawat dan memanfaatkannya.

Sampai jumpa lagi, Cak Mus. Sampai berjumpa lagi di kisah yang lain. Berharap ilmu dan pengalaman yang engkau bagi kisahkan di sini menjadi amal jariyah dan tetap menjadi jalan pengabdian Cak Mus bagi negeri ini yang semoga baik-baik saja.